Merupakan aturan dasar yang menjadi fondasi hukum nasional dan langsung berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan masyarakat desa, seperti:
Peraturan turunan dari Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintahan.
Kebijakan teknis dari kementerian terkait, terutama dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, atau Kementerian lainnya.
Perda dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksanaan otonomi daerah, yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Perda yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan maupun desa.
Keputusan Bupati sebagai penjabaran lebih lanjut kebijakan strategis, terutama penetapan data dan program-program di desa.
Pedoman teknis/tindakan khusus yang diberikan Bupati, wajib ditaati aparat hingga tingkat desa.
Produk hukum yang disahkan BPD dan Kepala Desa untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.
Keputusan tertulis yang diambil oleh kepala desa, terkait penetapan staf, bantuan, musyawarah, dan program desa.
Peraturan yang ditetapkan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas kewenangannya dan operasional perangkat desa.